Ungkapberita.com | Indramayu – Sorotan publik terhadap Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang tengah menjalani perjalanan liburan ke Jepang, mendapat tanggapan resmi dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Pimpinan Cabang Indramayu. Melalui jumpa pers yang digelar pada Senin (7/4/2025), PKN memberikan klarifikasi sekaligus menyerukan masyarakat untuk berpikir objektif dan tidak berprasangka buruk.
PKN, yang merupakan partai pengusung Bupati dan Wakil Bupati Indramayu untuk periode 2025–2030, menegaskan bahwa perjalanan ke Jepang tersebut murni bersifat pribadi, bukan bagian dari agenda dinas pemerintahan.
“Sebagai pejabat publik, Bupati Lucky Hakim tetap memiliki hak atas cuti sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Perjalanan ke Jepang ini adalah liburan keluarga, bukan perjalanan dinas,” ujar perwakilan PKN Indramayu.
Lebih lanjut dijelaskan, sebelum berangkat, Bupati Lucky Hakim telah melaksanakan sholat Idul Fitri bersama masyarakat, serta menggelar acara open house di Kantor Bupati untuk bersilaturahmi dan makan bersama warga. Selain itu, Bupati telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta mendelegasikan tugas-tugas pemerintahan kepada Wakil Bupati selama masa cutinya.
Partai PKN Indramayu juga menyinggung ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 77 ayat 2, PP Nomor 49 Tahun 2008, serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2019, yang mengatur bahwa pejabat daerah yang bepergian ke luar negeri tanpa izin dapat diberhentikan sementara. Namun dalam kasus ini, PKN menilai keberangkatan Bupati Lucky Hakim tidak melanggar ketentuan tersebut.
“Perjalanan ini dilakukan saat masa libur dan tanpa mengganggu roda pemerintahan daerah. Tidak ada alasan untuk membawa persoalan ini ke arah sanksi berat, apalagi memberhentikan Bupati,” tegas PKN Indramayu.
PKN juga mengajak seluruh elemen masyarakat Indramayu untuk lebih bijak dalam menilai setiap langkah pejabat publik, serta menjaga suasana kondusif demi kelangsungan pembangunan daerah.
“Kami memahami bahwa setiap keputusan pejabat publik bisa menimbulkan pro dan kontra. Namun, mari kita bersikap adil, menghormati hak-hak pribadi pejabat, dan bersama-sama mendukung jalannya pemerintahan di Kabupaten Indramayu,” tutup pernyataan tersebut.
Penulis : SR
