Sampang (Jatim)||Ungkapberita.com _ Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sampang, Fathor Rahman Mengaku Prihatin dengan Anggaran TKD 2026 yang turun drastis. Minggu, 28/09/2025.
Menurutnya, berbagai program pembangunan atau proyek infrastruktur strategis di kabupaten Sampang selama tahun 2026 akan terganggu, mengingat PORSI transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 anjlok, sebesar 268 Triliun.
Sementara itu seluruh daerah kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Sampang tidak lepas masih bergantung pada dana alokasi khusus (DAK) dalam berbagai program dan pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahkan, sumber dari www.tempo.co telah merilis dampak Anggaran TKD 2026 Turun drastis hingga 269 triliun, dari angka sebelumnya, yaitu tahun 2025 ini sebesar 919 triliun, tahun 2026 dipastikan hanya sebesar 650 triliun saja yang akan di transfer ke Daerah.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut penurunan drastis ini berisiko melemahkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar.
Selain itu, data yang tercatat PORSI transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 anjlok ke titik terendah sejak 2005.
Bahkan Fitra dan Koalisi Prima menilai pemangkasan TKD bisa berdampak pada pembangunan layanan dasar di sejumlah wilayah di Indonesia.
Peneliti Fitra, Siska Barimbing, menyatakan pemangkasan anggaran bisa memberatkan bagi daerah-daerah dengan kapasitas fiskal kecil. Berdasarkan penelitian Koalisi Prima, yang dibentuk oleh Fitra bersama 7 organisasi lain, beberapa wilayah masih sangat bergantung kepada TKD.
Siska mencontohkan daerah seperti Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Kupang yang masih bergantung pada dana alokasi khusus (DAK). Hasil audit koalisi Prima menemukan krisis layanan dasar di beberapa daerah terbukti lewat akses air bersih dan sanitasi masih jauh dari layak di wilayah-wilayah tersebut.
Dia khawatir, DAK yang diarahkan untuk program prioritas nasional bakal mengurangi porsi dana untuk pembangunan layanan dasar. “Bisa dibayangkan apa yang terjadi nanti bagi akses layanan dasar, seperti air bersih dan sanitasi. Ini akan jadi problem besar,” ucap Siska dalam sesi diskusi di Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025.
Koalisi Prima melakukan audit sosial air bersih dan sanitasi pada 1.951 rumah tangga di 9 kota/kabupaten, di antaranya Medan, Tangerang, Karawang, Semarang, Balikpapan, Surabaya, Bangkalan, Makassar, dan Lombok Timur. Hasilnya 44 persen penduduk pesisir bergantung pada sumur bor dengan 62 persen sumur berada dalam satu area dengan jamban atau toilet. Air bersih mahal, sebab lebih dari 50 persen penduduk harus bayar Rp 50-150 ribu perbulan untuk mendapatkan kese. Sanitasi belum aman, sebab 41 persen tak terkelola dengan baik.
Fitra menilai pemangkasan TKD mengisyaratkan resentralisasi keuangan yang kian mengebiri kewenangan daerah. Anggaran semakin tersedot ke pusat, sementara daerah makin tak berdaya.
Karena itu, koalisi Prima mendesak pemerintah untuk menambah alokasi TKD dan memprioritaskan DAK untuk kesehatan, air bersih, dan sanitasi dalam pembahasan anggaran. Pemerintah juga diminta menyelenggarakan diskusi budget dengan kelompok rentan seperti perempuan penyandang disabilitas, perempuan pesisir, dan perempuan miskin kota yang berisiko terdampak kebijakan pemangkasan ini.
Presiden Prabowo Subianto juga diminta agar memprioritaskan alokasi anggaran untuk peningkatan layanan kesehatan ramah disabilitas, serta memastikan akses sanitasi layak dan air bersih bagi perempuan di daerah pesisir dan kawasan kumuh perkotaan.
Dana TKD tahun depan dianggarkan Rp 650 triliun atau turun Rp 269 triliun dibanding anggaran tahun ini yang ditetapkan Rp 919 triliun. Pemerintah menyatakan sebagian dana TKD pada 2026 dialihkan ke belanja agenda prioritas pemerintah lewat kementerian/lembaga (K/L).
“Angka untuk transfer ke daerah nanti sebesar itu lebih kurang Rp 650 triliun, tapi dikompensasi oleh kegiatan-kegiatan lain dari K/L yang totalnya lebih kurang Rp 1.300 triliun. Ini yang diharapkan nanti akan tepat sasaran yang berdampak kepada semua daerah,” ucap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam konferensi pers RAPBN 2026, Jumat, 15 Agustus 2025.
Sumber berita : kutipan www.tempo.co
