Manfaat ICI 2025 bagi Dirjen PSKP: Dorong Sinergi Penanganan Konflik Pertanahan untuk Kepastian Investasi

- Penulis

Sabtu, 14 Juni 2025 - 23:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Spread the love

Jakarta – International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antar kementerian dalam menangani berbagai permasalahan pertanahan yang berpotensi menghambat pembangunan dan investasi. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Iljas Tedjo Prijono, usai menghadiri acara pembukaannya di Jakarta International Convention Center, Rabu (11/06/2025).

“Dengan adanya kolaborasi, sinergi bersama-sama antar kementerian di bawah Menteri Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), ini bisa diselaraskan sehingga para pemangku kepentingan bisa secara bersama-sama mengharmonisasikan bagaimana menyelesaikan permasalahan tanah dalam rangka untuk pembangunan,” ujar Iljas Tedjo Prijono.

Menurutnya, inisiatif ICI 2025 yang digagas Kemenko IPK patut diapresiasi karena menjadi ruang bersama untuk memperkuat kontribusi seluruh kementerian/lembaga dalam ekosistem pembangunan nasional, termasuk penyelesaian konflik pertanahan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami mengapresiasi atas inisiasi Kemenko IPK yang mengkoordinir beberapa kementerian, salah satunya Kementerian ATR/BPN. Acara ini adalah forum untuk bisa melakukan kolaborasi dan sinergi, dalam rangka memberikan kontribusi secara maksimal menuju pada kesejahteraan masyarakat, serta sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Presiden Prabowo,” jelas Dirjen PSKP Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga:  Dukung Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, Menteri Nusron: Ada 157 Hektare Tanah Telantar Siap Ditindaklanjuti

Secara lebih spesifik, peran Ditjen PSKP dalam pembangunan infrastruktur tidak bisa dilepaskan dari pentingnya memberikan kepastian hukum atas tanah. Iljas Tedjo Prijono mengungkapkan bahwa masih banyak tantangan di lapangan, khususnya terkait Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum maupun program strategis lainnya, seperti investasi dan transmigrasi.

“Dalam rangka memberikan kepastian hukum hak atas tanah, terkadang ada permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan tanah, baik untuk pembangunan, untuk investasi, maupun yang sekarang sudah mulai ada transmigrasi,” lanjut Dirjen PSKP Kementerian ATR/BPN.

Ia berharap, sinergi yang dibangun melalui forum seperti ICI dapat terus ditingkatkan sehingga penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan lebih komprehensif, adil, dan mendukung pertumbuhan investasi nasional. “Sekarang sudah ada sinergi yang baik dengan adanya Menteri Koordinator yang membawahi beberapa kementerian. Ini salah satu bentuk dari kolaborasi sinergi penyelenggaraan acara ini,” pungkas Iljas Tedjo Prijono. (LS/GE/YZ/RT)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel ungkapberita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Polsek Medang Deras Pengamanan Ibadah Minggu
Tak Hiraukan Keselamatan Warga, SJB Beton Diminta Tutup…?!
Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Undang-Undang yang Membolehkan Privatisasi Pulau di Indonesia
Pembangunan RS Budi Mulia Bitung DiDuga Telah Menabrak Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
. “Saat Baru Dimulai Mediasi PN Bitung Kuasa Hukum Diusir Panitera, Penggugat Dipaksa Teken Surat Kosong !”
Lantik 79 Pejabat Struktural Se-Indonesia, Menteri Nusron Tekankan Semangat _Nationwide_ dan Sistem Meritokrasi
Lampaui Target Penyelesaian PTSL, Menko AHY dan Wamen Ossy Serahkan Langsung Sertipikat Masyarakat Kabupaten Pacitan
Dorong Lingkungan Kerja yang Bersih dan Nyaman, Kantah Sragen Gelar Rapat Koordinasi Kebersihan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 6 Juli 2025 - 05:23 WIB

Polsek Medang Deras Pengamanan Ibadah Minggu

Sabtu, 5 Juli 2025 - 00:21 WIB

Tak Hiraukan Keselamatan Warga, SJB Beton Diminta Tutup…?!

Jumat, 4 Juli 2025 - 21:54 WIB

Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Undang-Undang yang Membolehkan Privatisasi Pulau di Indonesia

Jumat, 4 Juli 2025 - 03:59 WIB

Pembangunan RS Budi Mulia Bitung DiDuga Telah Menabrak Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Jumat, 4 Juli 2025 - 02:46 WIB

. “Saat Baru Dimulai Mediasi PN Bitung Kuasa Hukum Diusir Panitera, Penggugat Dipaksa Teken Surat Kosong !”

Berita Terbaru

Berita

Polres Sergai Resmikan Bedah Rumah Hut Bayangkara Ke-79

Selasa, 8 Jul 2025 - 14:15 WIB

Berita

Sambang Desa Sat Sabhara Polres Batu Bara Himbau Kamtibmas

Selasa, 8 Jul 2025 - 12:34 WIB