Manado || Gubernur Sulut YSK, Segerah bertindak untuk mencopot jabatan PJ Bupati Talaud dan senyelamatkan kabupaten Kepulauan Talaud dari keterpurukan sebab akibat adanya dugaan Kolusi , Korupsi dan Nepotisme semakin masif di lakukan oleh PJ Bupati Talaud Fransiskus Manumpil selama kepemimpinannya kata ketua LSM kaliber sulut Ato Tamila 01/04/2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lanjut Ato Tamila, selama kepemimpinan PJ Bupati Talaud Fransiskus Manumpil, membuat kabupaten Kepulauan Talaud semakin terpuruk, seperti hasil dari investigasi atau penelusuran dari tim LSM kaliber sulut di bawah ini ;
(1).Rakyat Talaud dibuat sengsara bahwa anggaran BPJS yang harusnya ditata 12 bulan pada APBD 2025 kenyataanya hanya di tata 10 bulan dimana anggaran 2 bulan disinyalir telah dihilangkan dipergunakan untuk membayar hutang obat tahun 2024 yang disinyalir rekanan PJ inisial DT pada pergeseran anggaran efisiensi anggaran.
Hutang 2024
seharusnya ditata pada APBD perubahan. Akibatnya siapapun bupati yg dilantik akan menanggung beban BPJS masyarakat – masyarakat yang 2 bulan tidak terbayarkan.
(2). Kemudian Disinyalir Pj Bupati Talaud Fransiskus Manumpil melakukan intervensi memasukan hutang – hutang infrastruktur pada dinas PU yang harusnya di tata pada APBD Perubahan karena hutang – hutang tersebut yg kurang lebih Rp 3 Miliar milik oknum pengusaha rekanan Pj berinisial DT.
(3). Disinyalir PJ Bupati Talaud Fransiskus Manumpil melakukan pengaturan lelang dana bencana alam sebesar Rp 22 Miliar kepada oknum pengusaha DT dengan memerintahkan melakukan lelang e purchasing Versi 5 melalui e Katalog yang seharusnya dilakukan review terlebih dahulu oleh BPKP serta ada upaya menghindar melalui pengadaan Versi 6 secara tender terbuka.
(4). PJ Bupati Talaud Fransiskus Manumpil sengaja menyengsarakan ASN dengan menghindarkan menganggarkan TTP ASN 2024 pada APBD Perubahan demimana diduga memprioritaskan pokir – pokir anggota DPRD pada partai tertentu sehingga jelas-jelas membuat sengsara ASN yang mana sampai saat ini pernyataan PJ Bupati tidak bersedia membayarkan TTP 2024 alasan tidak ditata padahal PJ bupati yang menyusun apbd perubahan 2024.
(5). Selama Tahun 2024 PJ Bupati Talaud Fransiskus Manumpil menempatkan oknum ASN kecamatan imisial IL untuk mengendalikan APBD dimana SKPD untuk memcairkan anggaran harus atas seijin Oknum IL.
(6). Kemudian PJ Bupati Talaud Fransiskus Manumpil nyata – nyata tidak mengindahkan Inpres no 1 tahun 2025 tentang efisiensi perjadin dengan malah menambahkan angggaran PKK hanya untuk perjadin pada dinas DP3APMD sebesar 200 jt padahal hal tersebut bertentangan dengan Inpres no 1 2025.
(7). Dan PJ Bupati Talaud Fransiskus Manumpil Bertindak tidak Netral dalam Pilkada Gubernur dan Bupati dengan memihak pada partai tertentu terbukti dengan keterlibatan pertemuan dengan petinggi – petinggi partai tertentu dan melibatkan sejumlah ASN yang sengaja di mobilisir oleh PJ Bupati Talaud Fransiskus Manumpil dan berusaha mengeliminir bapak Gubernur dan Wagub YSK Victory yang mana semua itu dibuktikan dalam rekomendasi Bawaslu tentang ketidak netralan PJ Bupati Talaud Fransiskus Manumpil,Pungkas Ato Tamila.
Tamila juga meminta kepada pihak Polda sulut yang memiliki wewenang, agar segera lakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PJ Bupati Talaud Fransiskus Manumpil dengan dasar awal pemberitaan pertama hingga ke tiga kalinya di media global net Asia,tutup Ato.
(Lukman)
