TALAUD – Ketua Presidium Masyarakat Adat Talaud, Kristian Bastian Aesong, S.Pd. (KBA), menyoroti kebijakan Pj Bupati Talaud, Fransiscus Manumpil, terkait penganggaran iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kepulauan Talaud. Pasalnya, anggaran yang seharusnya mencakup 12 bulan (setahun penuh), diduga hanya dianggarkan untuk 10 bulan, hingga Oktober 2025 saja. 21/03/2025
Atas dugaan ini, KBA meminta Kapolda Sulut, Irjen Pol Roycke Langie, untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pj Bupati Talaud yang dianggap merugikan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ada dugaan bahwa dana BPJS tahun anggaran 2025 dialihkan untuk membayar utang obat ke pihak ketiga. Pihak ketiga ini diduga merupakan kelompok dekat dari Pj Bupati Talaud,” tegas KBA, Jumat (15/3/2025).
Ia menilai kebijakan ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat Talaud, karena lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dibanding jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Talaud.
“Dana BPJS seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu di Talaud. Jika memang ada dugaan pergeseran anggaran, maka saya siap membantu memberikan data dan bukti kepada pihak berwenang,” tambahnya.
Tak hanya soal BPJS, KBA juga mengungkapkan bahwa Pj Bupati Talaud diduga tidak memperhatikan kesejahteraan ASN, kepala desa, serta perangkat desa. Hal ini terlihat dari tertundanya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama dua bulan, serta belum dicairkannya Dana Desa Triwulan IV tahun 2024.
Lebih jauh, KBA menilai bahwa kebijakan Pj Bupati Talaud juga berdampak pada citra kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus Komaling (YSK), karena Pj Bupati Talaud merupakan perpanjangan tangan pemerintah provinsi.
“Tindakan Pj Bupati ini berpotensi mencoreng kepemimpinan Gubernur YSK, terutama karena Pj Bupati Talaud diberikan gelar Marambe yang juga Asisten III Setdaprov Sulut,” pungkas ratumbanua bitunnuris
(Red)
