Hadiri Ujian Terbuka Program Doktoral Dirjen PPTR, Menteri AHY: Pemangku Kebijakan Harus Dekat dengan Dunia Keilmuan

- Penulis

Selasa, 1 Oktober 2024 - 04:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Spread the love

Bogor,Ungkapberita.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri Ujian Terbuka Doktor Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Jonahar pada Senin (30/09/2024). Kehadiran Menteri AHY merupakan bentuk dukungan kepada jajaran karena baginya, pemangku kebijakan penting untuk dekat dengan ilmu pengetahuan.

“Saya ingin menekankan pentingnya para pemangku kebijakan, para _policy makers_ itu juga dekat dengan dunia kampus, dengan sains, dengan ilmu pengetahuan yang jika dikombinasikan, dikolaborasikan maka akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang juga berbasis pada data, pada ilmu pengetahuan. Tapi juga relevan karena bisa segera diterapkan di lapangan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN usai sidang yang digelar di Kampus Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB).

Adapun disertasi Dirjen PPTR mengangkat judul “Analisis Pelaksanaan, Percepatan, dan Integrasi Land Value Capture dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia”. Menurut Menteri AHY, disertasi ini merupakan upaya agar administrasi pertanahan dan tata ruang di Indonesia benar-benar menghadirkan nilai tambah yang baik secara ekonomi maupun sosial.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Karena kita tahu bahwa selain target-target yang ingin kita capai agar seluruh wilayah di Indonesia ini tanahnya terdata, terdaftar, dan teregistrasi. Tentu setelah itu kita berharap tanah rakyat, tanah negara, memiliki nilai yang semakin tinggi,” tutur Menteri AHY.

Dirjen PPTR usai disematkan gelar Doktor menerangkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk melengkapi dan menyempurnakan data bidang tanah yang selama ini hanya terdiri dari data fisik dan yuridis.

Baca Juga:  Pertemuan Kali Pertama, Kodim 1509/Labuha Gelar Pengarahan Dandim Kepada Seluruh Personil TNI dan Ibu Persit.Halmahera Selata

“Nilai tanah saat ini berbasis zona atau keseluruhan, nanti ke depannya akan berbasis bidang tapi dengan di-_capture-capture_, sehingga nanti semua bidang tanah di Indonesia ini isinya tiga, yaitu data fiskal, data spasial, dan data nilai tanah. Jika sudah berisi tiga ini maka kemakmuran rakyat insyaallah akan terjamin,” jelas Dirjen PPTR.

Adapun Sidang Promosi Doktor ini dipimpin oleh Dekan Sekolah Bisnis, Noer Azam Achsani selaku Pimpinan Sidang Promosi Doktor. Hadir sebagai Penguji Luar Komisi, Harianto selaku Ketua dan Irawan Sumarto selaku Anggota. Hadir sebagai Komisi Pembimbing, Joyo Winoto selaku Ketua; serta Hermanto Siregar dan I Wayan Nuka Lantara selaku Anggota. Turut hadir memberikan sambutan, Rektor IPB, Arif Satria.

Dalam kesempatan ini, hadir pula Menteri ATR/Kepala BPN periode 2016-2022, Sofyan Djalil; Menteri ATR/Kepala BPN periode 2022-Februari 2024, Hadi Tjahjanto yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Nasional; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; serta Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2019-2023, Zainudin Amali yang hadir secara daring. Turut hadir sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran.

(GE/PHAL)Humas Kantor BPN Sragen

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel ungkapberita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Polsek Medang Deras Pengamanan Ibadah Minggu
Tak Hiraukan Keselamatan Warga, SJB Beton Diminta Tutup…?!
Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Undang-Undang yang Membolehkan Privatisasi Pulau di Indonesia
Pembangunan RS Budi Mulia Bitung DiDuga Telah Menabrak Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
. “Saat Baru Dimulai Mediasi PN Bitung Kuasa Hukum Diusir Panitera, Penggugat Dipaksa Teken Surat Kosong !”
Lantik 79 Pejabat Struktural Se-Indonesia, Menteri Nusron Tekankan Semangat _Nationwide_ dan Sistem Meritokrasi
Lampaui Target Penyelesaian PTSL, Menko AHY dan Wamen Ossy Serahkan Langsung Sertipikat Masyarakat Kabupaten Pacitan
Dorong Lingkungan Kerja yang Bersih dan Nyaman, Kantah Sragen Gelar Rapat Koordinasi Kebersihan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 6 Juli 2025 - 05:23 WIB

Polsek Medang Deras Pengamanan Ibadah Minggu

Sabtu, 5 Juli 2025 - 00:21 WIB

Tak Hiraukan Keselamatan Warga, SJB Beton Diminta Tutup…?!

Jumat, 4 Juli 2025 - 21:54 WIB

Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tidak Ada Undang-Undang yang Membolehkan Privatisasi Pulau di Indonesia

Jumat, 4 Juli 2025 - 03:59 WIB

Pembangunan RS Budi Mulia Bitung DiDuga Telah Menabrak Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Jumat, 4 Juli 2025 - 02:46 WIB

. “Saat Baru Dimulai Mediasi PN Bitung Kuasa Hukum Diusir Panitera, Penggugat Dipaksa Teken Surat Kosong !”

Berita Terbaru

Berita

Polres Sergai Resmikan Bedah Rumah Hut Bayangkara Ke-79

Selasa, 8 Jul 2025 - 14:15 WIB

Berita

Sambang Desa Sat Sabhara Polres Batu Bara Himbau Kamtibmas

Selasa, 8 Jul 2025 - 12:34 WIB